AKARTA, KOMPAS.com -- Pelaksanaan sertifikasi guru harus benar-benar untuk mewujudkan guru-guru Indonesia yang profesional dan memiliki kompetensi. Untuk itu, seleksi peserta sertifikasi guru mulai tahun 2012 semakin diperketat.
Para guru yang ikut sertifikasi bukan hanya harus lolos seleksi administrasi. Di awal tahun 2012, Kementerian Pendidikan Nasional bakal menggelar tes tertulis secara massal untuk mencari guru-guru yang layak mengisi kuota sertifikasi guru pada tahun tersebut.
"Sertifikasi guru ini benar-benar harus berdampak pada peningkatan kompetensi guru. Kepada guru perlu disampaikan, sertifikasi tidak lagi pada senioritas atau metode belas kasihan," tutur Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Rabu (21/9/2011) di Jakarta.
Menurut Nuh, guru-guru yang lolos syarat administrasi dan tes sertifikasi bakal mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Kesempatan ini untuk memperkuat empat kompetensi guru yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Adapun guru yang belum lolos harus diberi pengayaan supaya bisa berhasil.
Dengan model ini, menurut Nuh, sertifikasi guru juga sekaligus untuk memetakan kompetensi guru di seluruh Indonesia. "Ini juga untuk memperbaiki keluhan soal guru mismatch. Sekarang kita tidak tahu pemetaannya," ujar Nuh.
Syawal Gultom, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Kemendiknas, menambahkan bahwa seleksi secara administrasi dilakukan dengan mengikuti nomor unik pendidik tenaga kependidikan (NUPTK) online yang telah dibuat Kemendiknas. Adapun tes tertulis nanti dilaksankan di tiap kabupaten/kota dengan soal-soal yang memenuhi standar nasional.
"Kita ingin guru-guru yang lulus sertifikasi itu yang memang sudah melewati batas kelulusan tertentu. Ketika ikut PLPG nanti, di akhirnya juga tetap ada tes. Kita ingin memastikan guru yang lulus sertifiaksi benar-benar guru yang sudah menguasai empat kompetensi sebagai guru profesional," papar Syawal.
sumber:
http//kemenag.go.id/pendis, diakses; 29/9/2011
Kamis, 29 September 2011
Ubah Sistem Pembayaran Tunjangan Profesi Guru
Kekacauan pembayaran tunjangan profesi guru yang terjadi di banyak daerah, membuat organisasi guru meminta agar ada evaluasi dalam pembayaran tunjangan bagi guru yang sudah lolos sertifikasi.
Pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) yang besarnya satu kali gaji pokok guru pegawai negeri sipil, diminta untuk dibayarkan per bulan dan disatukan dengan gaji guru, sehingga memudahkan pengawasan dan menghindari pemotongan.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo di Jakarta, Selasa (20/9/2011), mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan pada April lalu perihal pembayaran TPG.
PGRI meminta agar niat baik Presiden dalam memuliakan guru dengan memberikan TPG bisa terwujud, maka pembayaran TPG perlu dilaksanakan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji yang guru terima.
Pembayaran dengan sistem rapel seperti yang selama ini dilakukan, sebelum tahun 2010 dilakukan per 3 bulan dan tahun 2010 per 6 bulan, terbukti tidak efektif dalam mendorong upaya peningkatan profesionalitas para guru. Bahkan cenderung konsumtif dalam pemanfaatan TPG.
"Hal itu tentu tidak sesuai maksud pemerintah dan niat Bapak Presiden," kata Sulistiyo.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiyarti, menambahkan, pembayaran TPG setiap bulan dan disatukan dengan gaji guru, lebih efektif. Hal ini akan membuat guru dapat mengawasi penyaluran tunjangan, supaya sesuai dengan gaji pokok setiap guru.
Pembayaran tunjangan sertifiaksi yang diserahkan ke daerah mulai tahun 2010 tidak efektif. Pemerintah pusat lepas tangan, pemerintah daerah mau menguasai anggaran tunjangan itu, ditambah banyak guru yang takut memprotes penyimpangan.
"Jika tidak ada perbaikan dalam pembayaran TPG, penyimpangan dan indikasi korupsi bisa terjadi," kata Retno.
Desakan pada pemerintah untuk mengkaji pembayaran TPG, karena banyak persoalan dalam penyalurannya yang merugikan hak-hak guru. Pembayaran TPG tahun 2010 sampai saat ini banyak yang masih kurang dan terjadi keterlambatan di mana-mana. Adapun tahun 2011 sampai September ini kembali terjadi keterlambatan pembayaran, dan banyak guru yang menerima TPG tidak utuh.
Menurut Sulistiyo, PGRI mengusulkan agar pemerintah membuat perencanaan yang komprehensif dan matang, dalam rangka proses sertifikasi sehingga amanat Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Di UU itu disebutkan bahwa tahun 2015 seluruh guru sudah disertifikasi dan memperoleh TPG dengan baik.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama diminta melakukan upaya agar guru yang telah tersertifikasi dan memperoleh TPG semakin meningkat kinerja dan profesionalitasnya, dengan program-program yang dapat menjaga dan meningkatkan derajat profesionalitas para guru.
Terkait itu, Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesi Corruption Watch (ICW), mengatakan, kekacauan pembayaran TPG mengindikasikan terjadi maladministrasi.
ICW akan mendampingi guru, untuk meminta Ombudsman dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit dan menginvestigasi penyaluran TPG. Dana tunjangan sertifikasi besar dan sistemnya yang belum baik membuat rawan dikorupsi. "Harus ada pengawasan yang kuat, kata Febri.
Sumber :
http://pendis.kemenag.go.id/ diakses: 29/9/2011
Pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) yang besarnya satu kali gaji pokok guru pegawai negeri sipil, diminta untuk dibayarkan per bulan dan disatukan dengan gaji guru, sehingga memudahkan pengawasan dan menghindari pemotongan.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo di Jakarta, Selasa (20/9/2011), mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan pada April lalu perihal pembayaran TPG.
PGRI meminta agar niat baik Presiden dalam memuliakan guru dengan memberikan TPG bisa terwujud, maka pembayaran TPG perlu dilaksanakan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji yang guru terima.
Pembayaran dengan sistem rapel seperti yang selama ini dilakukan, sebelum tahun 2010 dilakukan per 3 bulan dan tahun 2010 per 6 bulan, terbukti tidak efektif dalam mendorong upaya peningkatan profesionalitas para guru. Bahkan cenderung konsumtif dalam pemanfaatan TPG.
"Hal itu tentu tidak sesuai maksud pemerintah dan niat Bapak Presiden," kata Sulistiyo.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiyarti, menambahkan, pembayaran TPG setiap bulan dan disatukan dengan gaji guru, lebih efektif. Hal ini akan membuat guru dapat mengawasi penyaluran tunjangan, supaya sesuai dengan gaji pokok setiap guru.
Pembayaran tunjangan sertifiaksi yang diserahkan ke daerah mulai tahun 2010 tidak efektif. Pemerintah pusat lepas tangan, pemerintah daerah mau menguasai anggaran tunjangan itu, ditambah banyak guru yang takut memprotes penyimpangan.
"Jika tidak ada perbaikan dalam pembayaran TPG, penyimpangan dan indikasi korupsi bisa terjadi," kata Retno.
Desakan pada pemerintah untuk mengkaji pembayaran TPG, karena banyak persoalan dalam penyalurannya yang merugikan hak-hak guru. Pembayaran TPG tahun 2010 sampai saat ini banyak yang masih kurang dan terjadi keterlambatan di mana-mana. Adapun tahun 2011 sampai September ini kembali terjadi keterlambatan pembayaran, dan banyak guru yang menerima TPG tidak utuh.
Menurut Sulistiyo, PGRI mengusulkan agar pemerintah membuat perencanaan yang komprehensif dan matang, dalam rangka proses sertifikasi sehingga amanat Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Di UU itu disebutkan bahwa tahun 2015 seluruh guru sudah disertifikasi dan memperoleh TPG dengan baik.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama diminta melakukan upaya agar guru yang telah tersertifikasi dan memperoleh TPG semakin meningkat kinerja dan profesionalitasnya, dengan program-program yang dapat menjaga dan meningkatkan derajat profesionalitas para guru.
Terkait itu, Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesi Corruption Watch (ICW), mengatakan, kekacauan pembayaran TPG mengindikasikan terjadi maladministrasi.
ICW akan mendampingi guru, untuk meminta Ombudsman dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit dan menginvestigasi penyaluran TPG. Dana tunjangan sertifikasi besar dan sistemnya yang belum baik membuat rawan dikorupsi. "Harus ada pengawasan yang kuat, kata Febri.
Sumber :
http://pendis.kemenag.go.id/ diakses: 29/9/2011
Senin, 26 September 2011
Sejarah Pembentukan AGPAII
SEJARAH AGPAII Terdapat beberapa problema yang mendera Pendidikan (Agama) Islam, sejalan dengan itu,kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan segala dampak ikutannya, semua itu membawa tantangan tersendiri terhadap fenomena kehidupan beragama. Sebab itu, setiap Guru Pendidikan Agama Islam (GPAII) dituntut untuk dapat berperan secara aktif dalam menampilkan nilai-nilai agama yang dinamis, damai, toleran, dan inklusif, sehingga mampu mengarahkan berbagai kemajuan juga tantangan zaman yang dihadapinya.
Sementara itu, setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pedidikan Nasional dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, memberikan tantangan sendiri bagi setiap guru, termasuk GPAI dalam mengemban profesinya sebagai pendidik yang profesional. Begitu juga, bidang lain yang harus segera diselesaikan, misalnya tentang kualifikasi pendidikan sebagai bagian dari sertifikasi dan pengaturan angka kredit bagi jabatan guru, semua itu menuntut adanya peningkatan kompetensi/kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam agar lebih professional dalam berkarya dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
Kondisi geografis wilayah nusantara, jumlah sekolah dan GPAI yang sangat banyak, menuntut sistem komunikasi dan pembinaan profesionalisme terhadap GPAI yang lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kemampuan profesionalisme GPAI memerlukan suatu wadah organisasi dalam bentuk asosiasi, antara lain untuk membangun komunikasi, informasi, berdiskusi menyalurkan aspirasi dan pembinaan di antara sesama Guru Pendidikan Agama Islam. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menekankan pula bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik dan kompetensi yang meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
Di sisi lain, setiap guru mata pelajaran dituntut untuk membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah berbagai macam asosiasi guru mata pelajaran. Guru Pendidikan Agama Islam tentu tidak mau ketinggalan, maka dibentuklah organisasi profesi di
kalangan Guru Pendidikan Agama Islam yang bernama Asosiasi Guru pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII). Lahirnya AGPAII diawali dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (PAIS) Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Depag RI pada tanggal 24 Maret 2007 di Cisarua, Bogor Jawa Barat yang dihadiri oleh Ketua-ketua MGMP SMP, SMA, SMK dan KKG SD se-Indonesia, pada momen yang baik tersebut dideklarasikan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia yang disingkat AGPAII.
Progam utama pengurus yang terpilih ketika itu hanya satu, yakni mengadakan Kongres Nasional. Alhamdulillah berkat bantuan dari Direktorat PAIS Depag RI, Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK Depdiknas, dan Pemda DKI Jakarta, AGPAII dapat mengadakan Kongres Nasional pertama pada tanggal 24 – 26 Agustus 2007 di Jakarta. Kongres dihadiri oleh 120 orang Guru Pendidikan Agama Islam utusan dari 18 provinsi se-Indonesia. Kongres tersebut menghasilkan AD/ART, Program Kerja secara umum, dan DPP AGPAII periode 2007 – 2012. Sebagai tindak lanjut dari hasil kongres, maka diadakan sosialisasi AGPAII, termasuk pembentukan DPW tingkat provinsi dan DPD tingkat kabupaten/kota, bahkan tingkat rayon/kecamatan. Tentunya, pada wilayah atau daerah yang memang sudah siap membentuk kepengurusan.
Untuk itu, inisiatif dan ide konstruktif dari pengurus KKG dan MGMP di semua wilayah/daerah dan tingkatan, agar segera membentuk AGPAII sesuai dengan tingkatan wilayah/daerah sangat kami nantikan. Sebaiknya, dalam pembentukannya melibatkan instansi atau lembaga terkait, misalnya dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota atau Kanwil Depag Provinsi atau Kandepag Kabupaten/Kota. Sebagai organisasi profesi yang bersifat independen, maka untuk legalitas
pendirian AGPAII, maka kami telah mendaftarkan ke Akte Notaris Saifuddin Arief, SH, MH (SK Menteri Kehakiman No.C. 142. HT. 03.01.TH.1992), Notaris Kota Tangerang di Celedug Provinsi Banten Jl. HOS. Cokroaminoto No. 158-G, Kreo Ciledug Tlp. 7365919, 7365920, Fax. 7365918 Tangerang Provinsi Banten. Akte Pendirian AGPAII telah disahkan oleh Notaris tersebut dengan nomor: 10 tanggal 18 Juni 2008. Adapun para pendirinya adalah: 1). Drs. Afrizal Abuzar,
2). Drs. H. Abd. Rahman, 3). Drs. HA. Sholeh Dimyathi, MF, 4). Mahnan Marbawi, S.Ag, dan 5). Dr. H. Imam Tolkhah, MA. Kini Seketariat AGPAII (untuk sementara) beralamat di SMA Negeri 46 Jl. SMA Negeri 46 Jl. Masjid Darussalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan Tlp/Fax : (021) 7246695.
Sumber:
http://tgrs.wordpress.com
Sementara itu, setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pedidikan Nasional dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, memberikan tantangan sendiri bagi setiap guru, termasuk GPAI dalam mengemban profesinya sebagai pendidik yang profesional. Begitu juga, bidang lain yang harus segera diselesaikan, misalnya tentang kualifikasi pendidikan sebagai bagian dari sertifikasi dan pengaturan angka kredit bagi jabatan guru, semua itu menuntut adanya peningkatan kompetensi/kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam agar lebih professional dalam berkarya dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
Kondisi geografis wilayah nusantara, jumlah sekolah dan GPAI yang sangat banyak, menuntut sistem komunikasi dan pembinaan profesionalisme terhadap GPAI yang lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kemampuan profesionalisme GPAI memerlukan suatu wadah organisasi dalam bentuk asosiasi, antara lain untuk membangun komunikasi, informasi, berdiskusi menyalurkan aspirasi dan pembinaan di antara sesama Guru Pendidikan Agama Islam. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menekankan pula bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik dan kompetensi yang meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
Di sisi lain, setiap guru mata pelajaran dituntut untuk membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah berbagai macam asosiasi guru mata pelajaran. Guru Pendidikan Agama Islam tentu tidak mau ketinggalan, maka dibentuklah organisasi profesi di
kalangan Guru Pendidikan Agama Islam yang bernama Asosiasi Guru pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII). Lahirnya AGPAII diawali dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (PAIS) Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Depag RI pada tanggal 24 Maret 2007 di Cisarua, Bogor Jawa Barat yang dihadiri oleh Ketua-ketua MGMP SMP, SMA, SMK dan KKG SD se-Indonesia, pada momen yang baik tersebut dideklarasikan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia yang disingkat AGPAII.
Progam utama pengurus yang terpilih ketika itu hanya satu, yakni mengadakan Kongres Nasional. Alhamdulillah berkat bantuan dari Direktorat PAIS Depag RI, Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK Depdiknas, dan Pemda DKI Jakarta, AGPAII dapat mengadakan Kongres Nasional pertama pada tanggal 24 – 26 Agustus 2007 di Jakarta. Kongres dihadiri oleh 120 orang Guru Pendidikan Agama Islam utusan dari 18 provinsi se-Indonesia. Kongres tersebut menghasilkan AD/ART, Program Kerja secara umum, dan DPP AGPAII periode 2007 – 2012. Sebagai tindak lanjut dari hasil kongres, maka diadakan sosialisasi AGPAII, termasuk pembentukan DPW tingkat provinsi dan DPD tingkat kabupaten/kota, bahkan tingkat rayon/kecamatan. Tentunya, pada wilayah atau daerah yang memang sudah siap membentuk kepengurusan.
Untuk itu, inisiatif dan ide konstruktif dari pengurus KKG dan MGMP di semua wilayah/daerah dan tingkatan, agar segera membentuk AGPAII sesuai dengan tingkatan wilayah/daerah sangat kami nantikan. Sebaiknya, dalam pembentukannya melibatkan instansi atau lembaga terkait, misalnya dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota atau Kanwil Depag Provinsi atau Kandepag Kabupaten/Kota. Sebagai organisasi profesi yang bersifat independen, maka untuk legalitas
pendirian AGPAII, maka kami telah mendaftarkan ke Akte Notaris Saifuddin Arief, SH, MH (SK Menteri Kehakiman No.C. 142. HT. 03.01.TH.1992), Notaris Kota Tangerang di Celedug Provinsi Banten Jl. HOS. Cokroaminoto No. 158-G, Kreo Ciledug Tlp. 7365919, 7365920, Fax. 7365918 Tangerang Provinsi Banten. Akte Pendirian AGPAII telah disahkan oleh Notaris tersebut dengan nomor: 10 tanggal 18 Juni 2008. Adapun para pendirinya adalah: 1). Drs. Afrizal Abuzar,
2). Drs. H. Abd. Rahman, 3). Drs. HA. Sholeh Dimyathi, MF, 4). Mahnan Marbawi, S.Ag, dan 5). Dr. H. Imam Tolkhah, MA. Kini Seketariat AGPAII (untuk sementara) beralamat di SMA Negeri 46 Jl. SMA Negeri 46 Jl. Masjid Darussalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan Tlp/Fax : (021) 7246695.
Sumber:
http://tgrs.wordpress.com
Senin, 19 September 2011
Kegiatan Perdana DPD AGPAII Kab. Balangan
Dalam rangka konsulidasi dan silaturrahmi antar sesama guru pendidikan Agama Islam se Kabupaten Balangan, DPD AGPAII (Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia) Kab. Balangan kerjasama dengan kantor kementerian Agama Kabupaten Balangan menggelar kegiatan "Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah dilingkungan Kementerian Agama Kab. Balangan" yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 16 September 2011 bertempat di Aula MAN Layap Paringin.
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan arahan dan silaturrahmi antar GPAI semua tingkatan (SD, SMP, SMA/SMK) yang berada di Kabupaten Balangan yang berjumlah sekitar 130 orang guru PAI dan seluruh pengawas dilingkungan kemenag Kab. Balangan.
Dalam kegiatan itu Kasi Kependais Kementerian Agama Kab. Balangan Bapak Drs. H. Fajriannor Subhi mengatakan bahwa proses penetapan peserta sertifikasi bukan berada diwilayah kementerian Agama Kab. Balangan tapi melalui proses yang panjang kemenag hanya memberikan SK saja. oleh karena itu, yang belum terpanggil untuk PLPG harus bersabar dulu, demikian kata beliau.
Dalam kesempatan itu, ketua DPD AGPAII Kab. Balangan Rahmadi, S. Ag menyampaikan ucapan terima kasih kepada kementerian agama Kab. Balangan yang telah bekerja dengan AGPAII Kab. Balangan. Menurutnya AGPAII merupakan mitra kementerian Agama baik dipusat sampai ketingkat daerah, sehingga diharapkan AGPAII kedepan menjadi wadah silaturrahmi dan curhat GPAI disemuanya tingkatan.
Pada acara itu dihadirkan dua narasumber yang berasal dari pengawas dilingkungan Kemenag Kab. Balangan yakni Bapak H. Mukhyar, S. Pd. I dan Bapak Syahrillah, S. Pd. I, M. S. I. sehingga segala uneg-uneg yang dialami oleh GPAI pada saat itu dapat disampaikan kepada narasumber, antara lain tentang sertifikasi, strategi pembelajaran, kondisi anak didik yang saat ini mempunyai tantangan yang sangat berat.
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan arahan dan silaturrahmi antar GPAI semua tingkatan (SD, SMP, SMA/SMK) yang berada di Kabupaten Balangan yang berjumlah sekitar 130 orang guru PAI dan seluruh pengawas dilingkungan kemenag Kab. Balangan.
Dalam kegiatan itu Kasi Kependais Kementerian Agama Kab. Balangan Bapak Drs. H. Fajriannor Subhi mengatakan bahwa proses penetapan peserta sertifikasi bukan berada diwilayah kementerian Agama Kab. Balangan tapi melalui proses yang panjang kemenag hanya memberikan SK saja. oleh karena itu, yang belum terpanggil untuk PLPG harus bersabar dulu, demikian kata beliau.
Dalam kesempatan itu, ketua DPD AGPAII Kab. Balangan Rahmadi, S. Ag menyampaikan ucapan terima kasih kepada kementerian agama Kab. Balangan yang telah bekerja dengan AGPAII Kab. Balangan. Menurutnya AGPAII merupakan mitra kementerian Agama baik dipusat sampai ketingkat daerah, sehingga diharapkan AGPAII kedepan menjadi wadah silaturrahmi dan curhat GPAI disemuanya tingkatan.
Rabu, 14 September 2011
Data Guru PAI Kab. Balangan tahun 2011
Guru PAI yang mengabdi di sekolah umum daerah kabupaten Balangan menurut data Kementerian Agama Kabupaten Balangan Kalsel tahun 2011 adalah sebagai berikut: Guru PAI di SMA/SMK berjumlah 12 orang (SMA 8 orang, SMK 4 orang), SMP berjumlah 32 orang, di SD berjumlah 214 orang (kecamatan Paringin 25 orang, paringin selatan 19 orang, lampihong 27 orang, juai 24 orang, batumandi 22 orang, awayan 25 orang, halong 20 orang, tebing tinggi 10 orang).
Adapun jumlah pengawas GPAI yang berada dilingkungan Kankemenag Kab. Balangan berjumlah 10 orang, sedangkan dilingkungan dinas pendidikan Kab. Balangan berjumlah 1 orang.
Adapun jumlah pengawas GPAI yang berada dilingkungan Kankemenag Kab. Balangan berjumlah 10 orang, sedangkan dilingkungan dinas pendidikan Kab. Balangan berjumlah 1 orang.
Welcome to AGPAII Kab. Balangan
Assalamu'alaikum Warahmatuhi wabarakatuh
selamat datang diblog kita semua Guru Pendidikan Agama Islam se-Kabupaten Balangan Kalimantan selatan, diharakan masukan dan sarannya untuk kemajuan kita bersama bisa bapak/ibu guru PAI tingkat SD, SMP, SMA/SMK dengan mengirimkan emailnya ke alamat : agpaiibalangan@gmail.com. atau bisa layangkan surat ke sekretariat APAII Balangan Jl. Komplek al Hasaniyah Rt. 03 No. 50 Layap Paringin Kab. Balangan Kalsel.
Wassalam,
Ketua AGPAII Kab. Balangan,
ttd
Rahmadi, S. Ag
selamat datang diblog kita semua Guru Pendidikan Agama Islam se-Kabupaten Balangan Kalimantan selatan, diharakan masukan dan sarannya untuk kemajuan kita bersama bisa bapak/ibu guru PAI tingkat SD, SMP, SMA/SMK dengan mengirimkan emailnya ke alamat : agpaiibalangan@gmail.com. atau bisa layangkan surat ke sekretariat APAII Balangan Jl. Komplek al Hasaniyah Rt. 03 No. 50 Layap Paringin Kab. Balangan Kalsel.
Wassalam,
Ketua AGPAII Kab. Balangan,
ttd
Rahmadi, S. Ag
Selasa, 13 September 2011
Kegiatan Perdana
Sejak didirikannya Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kabupaten Balangan, baru tahun ini menggelar kegiatan kerjasama dengan kantor kementerian agama Kab, Balangan yang bertajuk "Pembinaan PAI pada sekolah Umum" yang akan digelar pada hari jum'at, 16 September 2011 bertempat di Aula MAN Layap Paringin Kab. Balangan.
kegiatan akan dihadiri oleh kepala Kantor Kemenag Kab. Balangan, pegawas PAI SD. SMP, SMA/SMK dan guru-guru PAI tingkat SD, SMP, SMA/SMK se-Kabupaten Balangan yang Insya Allah berjumlah 130 orang lebih.
Undangan sampai saat ini sudah menyebar dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi GPAI disamping sebagai sarana silaturrahmi antar guru agama yang berada di sekolah umum. demikian yang dikatakan oleh Rahmadi, S. Ag (ketua AGPAII Kab. Balangan).
kegiatan akan dihadiri oleh kepala Kantor Kemenag Kab. Balangan, pegawas PAI SD. SMP, SMA/SMK dan guru-guru PAI tingkat SD, SMP, SMA/SMK se-Kabupaten Balangan yang Insya Allah berjumlah 130 orang lebih.
Undangan sampai saat ini sudah menyebar dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi GPAI disamping sebagai sarana silaturrahmi antar guru agama yang berada di sekolah umum. demikian yang dikatakan oleh Rahmadi, S. Ag (ketua AGPAII Kab. Balangan).
Langganan:
Postingan (Atom)